PEKANBARU.redaqsi.com – Pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 mulai bergulir. DPRD Riau bersama pihak terkait, di antaranya Bappeda dan Biro Hukum, membahas arah penganggaran sekaligus ruang program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Riau, M. Amal Fathullah, mengatakan pembahasan anggaran 2027 masih menggunakan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, adanya efisiensi keuangan membuat sejumlah penyesuaian perlu dilakukan dalam penyusunan anggaran.
Amal berharap ruang fiskal pada tahun anggaran mendatang dapat meningkat sehingga aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD memiliki ruang yang lebih besar untuk diwujudkan.
“Kami berharap anggaran untuk tahun depan bisa meningkat. DPRD adalah tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, dan itu masih terus kami perjuangkan,” ujar Amal dalam pembahasan anggaran, Rabu (9/9/2026).
Pokir Dewan Didorong Berujung pada Realisasi
Menurut Amal, salah satu instrumen untuk menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam program pembangunan adalah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Ia menyebut pokir telah berjalan sejak 2004 dan menjadi bagian dari mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif.
Amal menilai pembahasan anggaran tidak cukup hanya menghasilkan daftar program. Ia berharap usulan yang telah melalui proses pembahasan dapat dilanjutkan hingga tahap pelaksanaan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai kami sudah bahas hampir dua tahun, tapi realisasi di lapangan masih belum jalan,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa pagu anggaran perangkat daerah dalam KUA-PPAS disebut telah meningkat menjadi sekitar Rp10 triliun. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diikuti dengan ruang yang memadai bagi program-program yang berasal dari kebutuhan masyarakat.
Anggaran Harus Terlihat Dampaknya
Amal menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran.
Bagi DPRD, pembahasan APBD bukan sekadar menentukan besaran angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga memastikan program yang disusun memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
“Anggaran bukan sekadar angka. Yang terpenting adalah dampaknya—agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Riau,” demikian pokok harapan yang disampaikan Amal dalam pembahasan tersebut.
Dengan demikian, pembahasan APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertemukan perencanaan pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. “Tutup H.Amal Fathullah”
Tim Redaksi
