PEKANBARU.redaqsi.com — Kerusakan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kampar kembali menjadi sorotan. Aktivitas kendaraan bertonase besar yang diduga mengangkut material galian C dinilai turut mempercepat kerusakan infrastruktur jalan yang selama ini digunakan masyarakat. Selasa (08/09/2026)
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, H. Edi Basri, SH., M.Si. Ia menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan keberlangsungan infrastruktur daerah.
Edi Basri menilai, aktivitas usaha galian C harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan. Jangan sampai keuntungan usaha dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat harus menanggung akibat berupa jalan rusak, debu, kemacetan hingga terganggunya aktivitas sehari-hari.
“Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban. Kalau memang aktivitas angkutan galian C menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan, maka harus ada tanggung jawab dan solusi yang jelas,” tegas Edi Basri.
Menurutnya, penggunaan kendaraan dengan muatan berlebih atau overload tidak hanya mempercepat kerusakan jalan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Karena itu, Komisi III DPRD Riau mendorong agar pengawasan terhadap aktivitas galian C dan kendaraan angkutan material diperketat. Pengusaha juga diminta mematuhi seluruh ketentuan, termasuk terkait izin, jalur angkutan, tonase kendaraan dan kewajiban terhadap dampak lingkungan maupun infrastruktur.
Edi Basri bahkan memberikan sinyal tegas bahwa izin usaha galian C dapat dievaluasi apabila aktivitasnya terbukti menimbulkan kerusakan dan tidak diikuti dengan kepatuhan terhadap aturan.
“Kalau tidak bisa menjaga dan tidak mau mengikuti aturan, tentu pemerintah punya kewenangan untuk mengevaluasi izinnya. Jangan hanya mengambil keuntungan, tetapi ketika jalan rusak masyarakat yang disuruh menanggung,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait turun langsung melakukan pengecekan terhadap kondisi jalan serta aktivitas kendaraan angkutan material di lapangan.
Menurut Edi, persoalan tersebut harus diselesaikan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya memperbaiki jalan setelah rusak, tetapi juga harus dicari akar persoalannya agar kerusakan yang sama tidak terus berulang.
“Jalan ini dibangun menggunakan uang rakyat dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Maka semua pihak yang menggunakan jalan, termasuk aktivitas usaha, harus ikut menjaga. Jangan sampai baru diperbaiki, rusak lagi karena kendaraan overload,” tegasnya.
Ia memastikan Komisi III DPRD Riau akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta adanya langkah konkret dari pemerintah.
Bagi Edi Basri, pembangunan ekonomi dan aktivitas investasi tetap penting, namun tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat serta merusak infrastruktur yang menjadi urat nadi mobilitas warga.
“Investasi silakan berjalan, usaha silakan berkembang. Tetapi aturan harus dipatuhi dan masyarakat jangan dikorbankan,” pungkasnya.
Tim Redaksi
