JAKARTA.redaqsi.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti keterbatasan pagu anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Kerja Pembahasan RKA dan RKP TA 2027, Senin (31/8/2026).
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 5 Agustus 2026, pagu anggaran Kementerian UMKM TA 2027 ditetapkan sebesar Rp459,13 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp200,13 miliar atau 43,59 persen dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen, sedangkan Program UMKM dan Kewirausahaan memperoleh sekitar Rp259 miliar, termasuk PNBP LLP-KUKM/Smesco sebesar Rp44 miliar.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PKS memandang penambahan anggaran menjadi prasyarat penting agar peran UMKM sebagai urat nadi perekonomian nasional dapat diperkuat secara nyata.
Fraksi PKS mendukung Pagu Usulan Tambahan sebesar Rp1,522 triliun, yang terdiri dari sekitar Rp900 miliar untuk program prioritas/strategis dan Rp622,6 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera. Namun, dukungan tersebut disertai tuntutan agar setiap tambahan anggaran memiliki target penerima manfaat yang jelas dan terukur.
“Penambahan anggaran tidak boleh hanya memperbesar angka nominal. Harus ada lompatan target penerima manfaat di tingkat akar rumput. Setiap rupiah tambahan anggaran harus menghasilkan dampak yang terukur bagi pelaku UMKM,” demikian pokok sikap Fraksi PKS dalam bahan rapat.
Salah satu perhatian utama adalah target peningkatan penerima manfaat pada setiap unit eselon I. Fraksi PKS meminta Kementerian UMKM menjelaskan secara eksplisit persentase kenaikan target, antara lain target penerbitan NIB dan sertifikasi produk dari baseline 10.316 NIB dan 9.135 UMKM, serta target penciptaan wirausaha baru dari target awal 2.500 wirausaha apabila tambahan anggaran masing-masing deputi disetujui.
Dorong Pembiayaan UMKM Lebih Murah
Dalam rapat tersebut, Fraksi PKS juga menyoroti persoalan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Pemerintah didorong menurunkan suku bunga UMi hingga di bawah 9 persen melalui dukungan fiskal yang eksplisit dalam RKA TA 2027.
Selain itu, Fraksi PKS meminta percepatan penerapan Alternative Credit Scoring (ACS) berbasis transaksi digital, seperti aktivitas e-commerce dan dompet digital, sehingga pelaku usaha tidak selalu bergantung pada agunan fisik.
Fraksi PKS juga meminta sinergi antara Danantara, SMV, BLU dan lembaga pembiayaan ditata secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih program. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan produktif sekaligus mendukung target penciptaan 40,81 persen lapangan kerja formal pada TA 2027.
UMKM Harus Dilindungi dari Tekanan Pasar
Selain persoalan pembiayaan, Fraksi PKS menyoroti derasnya masuk barang impor murah melalui perdagangan lintas batas berbasis digital yang dinilai dapat menekan industri rumahan dan pelaku usaha mikro.
Karena itu, pemerintah didorong memperkuat proteksi pasar domestik melalui instrumen nontarif dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), sekaligus menutup berbagai celah yang menyebabkan kebocoran daya saing dan biaya operasional pelaku usaha mikro.
Fraksi PKS juga mendorong skema Invoice Financing yang dapat memberikan jaminan likuiditas kepada UMKM. Skema tersebut diharapkan memungkinkan tagihan atas proyek pemerintah daerah maupun BUMN dicairkan menjadi modal kerja melalui BPD atau Himbara.
Di sisi lain, UMKM juga didorong masuk dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fraksi PKS mengusulkan penguatan insentif UMKM hijau serta optimalisasi Rumah Produksi Bersama sektor pangan agar UMKM lokal dapat menjadi pemasok utama dalam program tersebut.
Riau Didorong Jadi Lokus Bursa Wirausaha Unggulan
Perhatian khusus juga diberikan kepada sejumlah wilayah strategis, termasuk Provinsi Riau.
Fraksi PKS mendorong Riau menjadi salah satu lokus utama Bursa Wirausaha Unggulan, khususnya dengan mengangkat komoditas perkebunan rakyat. Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah wirausaha, tetapi juga memperkuat kualitas pangan olahan berbasis agro di Riau.
Fraksi PKS menilai intervensi kewilayahan yang bersifat asimetris diperlukan agar pelaku UMKM di Riau memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak terjebak dalam ketergantungan terhadap tengkulak.
Selain Riau, Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap pemulihan UMKM terdampak bencana di Sumatera, penguatan pendampingan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat, serta pengembangan rantai pasok maritim bagi UMKM dan nelayan di Maluku Utara.
Pada akhirnya, Fraksi PKS menegaskan bahwa kebijakan anggaran Kementerian UMKM TA 2027 harus diarahkan untuk menghasilkan multiplied impact bagi masyarakat. Tambahan anggaran yang besar harus diterjemahkan menjadi peningkatan jumlah penerima manfaat, peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pembiayaan, penguatan pasar, serta penciptaan lapangan kerja.
UMKM, tegas Fraksi PKS, tidak boleh hanya ditempatkan sebagai jaring pengaman sosial, tetapi harus diposisikan sebagai urat nadi produktivitas dan kedaulatan ekonomi nasional. “Tutup H.Hendry Munief”
Tim Redaksi
