PEKANBARU.redaqsi.com.–Klaim pertumbuhan ekonomi Riau di tengah seretnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai menuai pertanyaan dari DPRD Riau. Hingga pertengahan 2026, realisasi PAD disebut baru berada di kisaran 52 persen dari target, sementara pemerintah daerah sebelumnya optimistis mendorong pertumbuhan ekonomi Riau hingga dua digit pada 2027. Senin (10/08/2026)
Kondisi ini menjadi sorotan karena ruang fiskal Pemerintah Provinsi Riau semakin terbatas. Besarnya kebutuhan belanja pegawai dan belanja rutin membuat ruang untuk pembangunan infrastruktur, belanja modal hingga program yang langsung menyentuh masyarakat semakin sempit.
Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri SH MSi, mempertanyakan dasar pemerintah daerah mengaitkan pertumbuhan ekonomi Riau yang berada di kisaran 4,75 persen pada pertengahan 2026 dengan kinerja pemerintah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis dapat disebut sebagai hasil kerja pemerintah. Apalagi, ketika belanja pembangunan relatif terbatas akibat adanya penguncian anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pertumbuhan ekonomi itu karena ada mekanisme pasar. Ada perputaran uang. Kalau kegiatan proyek pemerintah tidak ada, bagaimana pemerintah bisa mengklaim pertumbuhan itu karena kinerja pemerintah?” ujarnya, Senin (10/8/2026).
Edi menilai, salah satu motor utama yang menjaga perputaran ekonomi Riau justru berasal dari aktivitas masyarakat, terutama sektor perkebunan kelapa sawit.
Harga tandan buah segar (TBS) yang relatif stabil, bahkan berada di atas Rp3.000 per kilogram, dinilai ikut menopang daya beli masyarakat dan menjaga aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
“Pertumbuhan ekonomi itu karena kemandirian masyarakat, khususnya petani perkebunan kelapa sawit. Harga sawit sekarang stabil, bahkan cenderung naik,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak sekadar mengklaim pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menunjukkan kebijakan konkret untuk memperkuat sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
“Kalau pemerintah mau mengklaim pertumbuhan ini karena kinerja pemerintah, seharusnya ada anggaran untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan. Ini tidak ada,” tegasnya Edi Basri.
Dorong Hilirisasi Sawit, Jangan Hanya Jual Bahan Mentah
Edi basri, bahkan mendorong Pemprov Riau mengambil langkah lebih berani dalam mengembangkan industri hilir kelapa sawit. Salah satu gagasan yang dinilainya realistis adalah pembangunan pabrik minyak goreng.
Menurutnya, Riau memiliki keunggulan karena bahan baku tersedia melimpah. Jika hilirisasi dilakukan, daerah tidak hanya memperoleh nilai tambah, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja dan memperkuat kendali terhadap harga produk turunan sawit.
“Bahan bakunya kita punya sendiri. Tidak perlu impor. Masyarakat mendapatkan nilai tambah, pemerintah juga bisa ikut menstabilkan harga dan memperoleh keuntungan dari hilirisasi,” pungkasnya,
Keterbatasan APBD, Menurut Edi basri tidak seharusnya membuat pemerintah berhenti memikirkan pembangunan produktif. Pemerintah bisa mencari alternatif pembiayaan melalui kerja sama dengan swasta maupun skema pembiayaan lainnya, termasuk obligasi untuk proyek yang benar-benar menghasilkan.
“Tidak apa-apa mencari anggaran untuk membangun pabrik minyak kelapa atau minyak goreng, sepanjang produktif. Bukan uang yang mati, tetapi investasi yang besok bisa menghasilkan produksi,” katanya.
Menurut Edi, persoalan menjadi semakin serius ketika pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja, tetapi anggaran pembangunan justru terbatas.
Kalau kita dijanjikan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, pakai apa? Pakai anggaran. Kalau uangnya tidak ada, lalu apa yang dikerjakan?” ujarnya.
“PAD Baru 52 Persen, Potensi Pajak Dipertanyakan”
Tidak hanya belanja, DPRD juga menyoroti sisi pendapatan. Realisasi PAD Riau yang baru sekitar 52 persen dari target 2026 dinilai membutuhkan evaluasi serius.
Terutama terhadap sejumlah sumber penerimaan yang dinilai masih memiliki potensi besar.
Salah satunya pajak bahan bakar kendaraan bermotor. DPRD menilai Pemprov Riau perlu memiliki basis data yang akurat mengenai jumlah serta volume BBM yang beredar dan dikonsumsi di Riau.
Bapenda kita belum memiliki data yang lengkap tentang berapa jumlah bahan bakar minyak yang dikonsumsi di Riau. Menurut saya, kinerjanya terlalu lamban,” katanya.
Edi menyebut persoalan tersebut bukan hal baru. DPRD bahkan telah membahas optimalisasi pendapatan daerah melalui panitia khusus dan mengumpulkan berbagai data terkait potensi penerimaan.
Selain pajak BBM, DPRD menyoroti potensi pajak air permukaan dan kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Menurutnya, data yang telah dikumpulkan DPRD seharusnya tidak berhenti menjadi dokumen, tetapi segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Pansus sudah bekerja mengumpulkan data. Banyak terjadi persoalan pajak air permukaan. Sekarang tinggal eksekutif mengeksekusi, dibantu data yang sudah dikumpulkan DPRD,” tegasnya.
“Target Pertumbuhan Dua Digit Jangan Sekadar Angka”
Sorotan paling besar diarahkan pada target pertumbuhan ekonomi Riau yang disebut akan mencapai dua digit pada 2027.
Edi meminta target tersebut tidak hanya menjadi slogan politik atau angka optimistis yang disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, harus ada kajian komprehensif yang menjadi dasar penetapan target tersebut.
Mulai dari potensi ekonomi, sumber daya alam, investasi, objek pajak, kemampuan meningkatkan PAD hingga kapasitas belanja produktif pemerintah daerah.
“Kalau kepala daerah menyampaikan target, tentu harus ada kajiannya. Harus dilihat potensinya, objeknya, sumber dayanya, termasuk potensi pajaknya,” ujarnya.
Menurut dia, target yang disampaikan kepala daerah di hadapan publik merupakan komitmen yang nantinya akan dinilai masyarakat.
Karena itu, jika target tersebut tidak tercapai, harus ada evaluasi terhadap kebijakan maupun dasar kajian yang digunakan saat menetapkannya.
“Seorang kepala daerah harus profesional dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditargetkan. Target itu tentu harus berdasarkan kajian, bukan sekadar pernyataan,” katanya.
“APBD 2027 Harus Lebih Produktif”
Di tengah kondisi tersebut, DPRD Riau kini bersiap memasuki pembahasan APBD 2027. Namun, sebelum pembahasan lebih jauh, pemerintah diminta memastikan terlebih dahulu angka riil penerimaan daerah dan proyeksi pendapatan hingga akhir 2026.
Langkah itu penting agar penyusunan APBD 2027 tidak dibangun di atas angka yang terlalu optimistis.
Edi juga mengingatkan agar perubahan APBD tidak sekadar menjadi agenda administratif dengan mencoret atau mengurangi kegiatan.
“Perubahan anggaran seharusnya bermakna positif. Ada kegiatan baru yang bisa dimasukkan, bukan sekadar mencoret atau mengurangi anggaran,” ujarnya.
Dengan ruang fiskal yang semakin sempit, Pemprov Riau dituntut mengubah pola pengelolaan anggaran. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan belanja rutin dan berharap roda ekonomi bergerak dengan sendirinya.
PAD harus digenjot, kebocoran dan potensi pajak harus ditutup, hilirisasi harus diperkuat, investasi produktif harus dibuka, dan belanja pemerintah harus benar-benar mampu menciptakan efek ekonomi.
Sebab, jika Riau benar-benar ingin mengejar pertumbuhan ekonomi dua digit, pertanyaannya bukan lagi sekadar “berapa angka pertumbuhan yang dicapai?”
Tetapi lebih jauh: “seberapa besar pertumbuhan itu lahir dari kerja pemerintah, dan seberapa besar justru karena masyarakat yang terus bertahan dan menggerakkan ekonominya sendiri?”
Tim Redaksi
