Pekanbaru.redaqsi.com._Persoalan lahan kembali mencuat di Provinsi Riau. Kali ini, Forum Perjuangan Eks Peladangan Desa Senama Nenek mendatangi DPRD Riau untuk menyuarakan hak mereka yang diklaim terdampak penyerobotan lahan.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Komisi I DPRD Riau, H.M.Amal Fathullah, A.Lc., MA, pada Senin (10/8/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana serius namun penuh harapan, saat perwakilan masyarakat menyampaikan kronologi panjang konflik lahan yang mereka alami.
“600 Hektare Lahan Dipersoalkan”
Dalam penyampaiannya, forum mengungkapkan bahwa sekitar ±600 hektare lahan eks peladangan masyarakat Desa Senama Nenek diduga telah dikuasai oleh PTPN IV Regional III, tepatnya di area Kebun Sei Berlian.
Lahan tersebut disebut merupakan sumber penghidupan masyarakat sejak lama. Namun, seiring berjalannya waktu, klaim kepemilikan berubah dan memicu konflik berkepanjangan.
“Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan atas lahan yang sejak dulu kami kelola,” ungkap salah satu perwakilan forum dalam audiensi tersebut.
“DPRD Siap Fasilitasi Penyelesaian”
Menanggapi hal ini, H. Amal Fathullah termasuk wilayah dapil nya, menegaskan bahwa DPRD Riau membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, terutama yang berkaitan dengan hak-hak dasar seperti kepemilikan lahan.
Ia menyebut, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas dan adil.
Dorong Dialog dengan Perusahaan dan Pemerintah.
Salah satu harapan utama masyarakat adalah difasilitasinya pertemuan resmi antara Forum, pihak PTPN IV, serta dinas terkait guna mencari solusi bersama.
Pendekatan dialog dinilai menjadi langkah terbaik agar:
1. Konflik tidak semakin meluas
2. Kepastian hukum bisa diperoleh
3. Hak masyarakat tetap terlindungi
4. Harapan Akan Titik Terang.
Audiensi ini menjadi langkah awal untuk membuka kembali ruang komunikasi yang selama ini dirasa buntu. Masyarakat berharap kepada Wakil Rakyat, dapat menjadi jembatan yang mempertemukan semua pihak.
Dengan adanya mediasi yang melibatkan pemerintah dan perusahaan, diharapkan konflik lahan yang telah berlangsung lama ini dapat menemukan titik terang.
Di balik angka ratusan hektare yang diperebutkan, ada harapan masyarakat kecil yang ingin kembali mendapatkan haknya dan kini, suara itu mulai terdengar di meja parlemen, insya Allah sama – sama kita perjuangkan bersama”tutup H.Amal Fathullah”
Tim Redaksi
