Nusa Tenggara Barat.redaqsi.com-Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 8–12 Agustus 2026 menjadi momentum untuk mendalami berbagai persoalan strategis, mulai dari pengembangan pariwisata, industri, UMKM, ekonomi kreatif, energi, hingga persoalan pelayanan dasar masyarakat.
Poin-Poin Utama:
1. Krisis Air Bersih Gili Meno Jadi Perhatian Utama
Komisi VII DPR RI menempatkan persoalan krisis air bersih di Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, sebagai isu prioritas.
Krisis tersebut telah berlangsung lebih dari tiga tahun dan berdampak terhadap sekitar 267 kepala keluarga atau sekitar 1.000 jiwa.
Warga sebelumnya telah menyampaikan aspirasi, termasuk tuntutan pembangunan pipa air bawah laut dari Gili Air menuju Gili Meno sepanjang sekitar 1,6 kilometer.
Komisi VII mendorong adanya solusi konkret dan evaluasi tata kelola penyediaan air bersih agar kebutuhan air masyarakat tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan bisnis, tetapi sebagai bagian dari pelayanan dasar.
2. Mandalika Terus Menjadi Motor Pariwisata NTB
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi pariwisata NTB.
Hingga akhir 2025, investasi kumulatif di KEK Mandalika mencapai sekitar Rp6,018 triliun, dengan serapan tenaga kerja mencapai 26.002 orang.
Sementara itu, kunjungan wisatawan ke kawasan Mandalika pada Januari–April 2026 mencapai 285.003 orang.
3. MotoGP Mandalika 2026 Diharapkan Beri Dampak Ekonomi Lebih Besar
Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung pada 9–11 Oktober 2026.
Ajang tersebut ditargetkan memberikan dampak ekonomi hingga sekitar Rp5 triliun, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi UMKM dan tenaga kerja lokal.
Komisi VII menilai keterlibatan UMKM lokal harus bersifat substantif dan berkelanjutan, bukan hanya sebatas partisipasi pada saat event berlangsung.
4. Investasi Mandalika Jangan Hanya Bergantung pada MotoGP
Komisi VII juga menyoroti pentingnya diversifikasi event internasional di Mandalika.
Investasi kawasan dinilai perlu dimanfaatkan sepanjang tahun melalui kalender kegiatan yang lebih beragam sehingga keberlanjutan ekonomi kawasan tidak hanya bergantung pada satu event besar.
5. Potensi Energi Surya NTB Sangat Besar
Di sektor energi, NTB memiliki potensi energi surya yang diperkirakan mencapai sekitar 10 GW.
Potensi tersebut dinilai dapat mendukung visi “NTB Hijau” sekaligus menjadi peluang untuk menarik investasi industri hijau.
Di sisi lain, ketergantungan terhadap pasokan energi fosil masih menjadi tantangan, termasuk ketidakstabilan pasokan batu bara untuk PLTU Jeranjang.
6. UMKM dan Ekonomi Kreatif Perlu Terus Diperkuat
NTB memiliki sekitar 324.624 unit UMKM pada 2024.
Pemerintah daerah juga mulai memperkuat ekosistem pembiayaan dan digitalisasi UMKM, termasuk pemanfaatan data sekitar 13.000 pelaku UMKM yang telah menggunakan QRIS sebagai salah satu basis screening kredit.
Komisi VII mendorong agar akses pembiayaan, digitalisasi, sertifikasi, serta perluasan pasar terus diperkuat.
7. Perlindungan Produk Kriya Lokal Harus Dipercepat.
Produk kriya NTB memiliki potensi besar, namun perlindungan kekayaan intelektual masih perlu ditingkatkan.
Tenun Muna Pa’a Dompu menjadi produk kriya pertama NTB yang diajukan untuk perlindungan Indikasi Geografis, sementara Tenun Bima juga sedang dalam proses pengusulan.
Komisi VII mendorong percepatan pendaftaran Indikasi Geografis agar produk lokal NTB memiliki perlindungan dan daya saing lebih kuat di pasar internasional.
8. Pariwisata Harus Memberikan Manfaat yang Lebih Merata.
Pertumbuhan pariwisata NTB dinilai belum sepenuhnya dirasakan secara merata.
Masih terdapat kesenjangan antara destinasi unggulan seperti Mandalika dan Gili Trawangan dengan sejumlah destinasi penyangga serta pulau-pulau kecil yang masih menghadapi keterbatasan konektivitas, air bersih, listrik, dan pengelolaan sampah.
9. Gunung Rinjani Perlu Dijaga Keberlanjutannya.
Sebagai UNESCO Global Geopark, kawasan Gunung Rinjani memiliki lebih dari 20 geosite yang tersebar di lima kabupaten/kota.
Namun, sejumlah tantangan masih perlu mendapat perhatian, antara lain pengelolaan sampah, erosi akibat tingginya aktivitas pendakian, potensi aktivitas vulkanik, serta kebutuhan pengaturan kuota pendaki.
10. Komisi VII Dorong Penguatan Pengawasan dan Kebijakan.
Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum bagi Komisi VII DPR RI untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain kejelasan pembangunan pipa air Gili Air–Gili Meno, evaluasi pengelolaan air bersih, penguatan energi terbarukan, percepatan perlindungan produk lokal, serta efektivitas program dan anggaran kementerian/lembaga di NTB.
Kesimpulan:
NTB dinilai berada pada titik penting dalam pembangunan ekonomi dan pariwisata. Di satu sisi, daerah ini memiliki potensi besar melalui KEK Mandalika, MotoGP, Gunung Rinjani, UMKM, ekonomi kreatif, serta energi terbarukan.
Tim Redaksi
