JAKARTA.redaqsi.com – Anggota Fraksi PKS DPR RI mengikuti Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Selasa,14/07/2026. Agenda utama paripurna kali ini adalah mendengar tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi terkait RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 / P2APBN TA 2025.
Dalam kegiatan #PKSLegislativeReport tersebut, para anggota Fraksi PKS menyampaikan komitmen untuk mengawal akuntabilitas penggunaan anggaran negara agar benar-benar berpihak kepada rakyat.
Salah satunya H. Hendry Munief, MBA, Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Provinsi Riau. Dalam forum tersebut, Hendry Munief menyuarakan persoalan mendasar yang masih dihadapi wilayah kepulauan, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurut Hendry, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan pembangunan di daerah kepulauan. Mulai dari persoalan ekonomi, kesempatan kerja, hingga belum optimalnya implementasi kebijakan terkait wilayah kepulauan.
“Meranti dan daerah kepulauan lainnya masih menghadapi banyak tantangan. Mulai dari keterbatasan lapangan kerja, hingga kebutuhan adanya payung hukum yang kuat melalui RUU Daerah Kepulauan agar potensi daerah bisa dikelola dan kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan,” tegas Hendry.
Ia menegaskan, Fraksi PKS akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat kepulauan agar tidak tertinggal dari daerah lain. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN 2025 juga diarahkan agar alokasi anggaran untuk daerah 3T, termasuk kepulauan, lebih tepat sasaran.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaan APBN serta menjawab aspirasi masyarakat yang disampaikan fraksi-fraksi di DPR. “Tutup H.Hendry Munief”
Tim Redaksi ( Sandra )
