PEKANBARU.redaqsi.com– Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan / DLHK Provinsi Riau terkait rencana pembangunan pelebaran jalan dan mekanisme ganti rugi tanaman milik masyarakat yang terdampak.
Kegiatan ini berkaitan dengan pembangunan akses jalan menuju Komplek Batalyon Yonif TP 898/PC melalui program Corporate Social Responsibility / CSR, di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan. Koordinasi berlangsung di Kantor DLHK Provinsi Riau, Senin (20/7/2026).
Wabup Misharti didampingi Staf Ahli Bupati Kampar Bidang Ekonomi Suhermi, Camat Gunung Sahilan*, serta kepala OPD terkait. Turut hadir Komandan Batalyon Yonif TP 898/PC, Letkol Inf Erica Dali Fernando, S.I.P., M.M.
Rombongan Pemkab Kampar disambut langsung oleh Kepala DLHK Provinsi Riau, M. Job Kurniawan beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Misharti menyampaikan bahwa pelebaran jalan menuju Komplek Yonif TP 898/PC merupakan upaya meningkatkan aksesibilitas kawasan sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan operasional satuan TNI di Gunung Sahilan.
Namun ia menegaskan, pelaksanaan pembangunan harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi kehutanan, serta memberikan kepastian bagi masyarakat yang tanamannya terdampak.
“Kami ingin memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, hak-hak masyarakat yang terdampak juga harus menjadi perhatian, terutama terkait mekanisme ganti rugi tanaman sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung dengan baik tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Misharti.
Sementara itu, Kepala DLHK Provinsi Riau M. Job Kurniawan menyambut baik koordinasi Pemkab Kampar. Ia menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan dan fasilitasi sesuai kewenangan agar proses pembangunan berjalan sesuai aturan, termasuk dalam aspek perizinan dan pengelolaan lingkungan.
Pada kesempatan yang sama, Danyonif TP 898/PC Letkol Inf Erica Dali Fernando mengapresiasi dukungan Pemkab Kampar dan Pemprov Riau. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai akan mendukung mobilitas personel dan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.
Melalui koordinasi ini diharapkan tercipta sinergi kuat antara Pemkab Kampar, Pemprov Riau, TNI, dan masyarakat sehingga pembangunan pelebaran jalan melalui program CSR dapat segera direalisasikan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan lingkungan. “Tutup Wakil Bupati Kampar Dr.Hj.Misharti.S.Ag.,M.Si.”
Tim Redaksi
