JAKARTA.redaqsi.com – Senin,13/07/2026 Persoalan kesejahteraan di wilayah kepulauan kembali disorot dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Anggota Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan, Hendry Munief, MBA, mengungkap fakta memprihatinkan: ribuan warga Kabupaten Kepulauan Meranti bekerja tanpa visa kerja ke Malaysia akibat keterbatasan ekonomi di daerahnya.
Hal tersebut disampaikan Hendry munief dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang membahas penajaman materi RUU Daerah Kepulauan.
Menurut Hendry, daerah kepulauan tidak hanya soal pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Namun ironisnya, banyak wilayah kepulauan justru masih tertinggal dan belum sejahtera.
“Daerah Kepulauan ini erat kaitannya dengan pertahanan negara. Namun masih banyak daerah Kepulauan tersebut yang belum sejahtera,” ujarnya.
Ia mencontohkan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Meski memiliki potensi sumber daya alam yang besar, daerah ini masih masuk kategori miskin ekstrim.
“Kondisi ini mendorong ribuan masyarakat Kepulauan Meranti bekerja ke Malaysia tanpa visa kerja sehingga sekali sebulan pulang kampung. Ini pertanda negara belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Belum mampu menggali potensi daerah,” jelas Hendry.
Fenomena pekerja ilegal ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa negara belum optimal menghadirkan kesejahteraan di wilayah perbatasan, sekaligus belum maksimal mengelola potensi ekonomi daerah kepulauan.
Untuk itu, Hendry Munief berharap ada peran konkret dari pemerintah pusat, khususnya Kemenhan dan KKP, dalam merumuskan solusi komprehensif.
“Kita berharap Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mencarikan solusi atas berbagai persoalan daerah seperti Kepulauan Meranti ini. Ini terkait pertahanan dan keamanan negara, namun ada kesenjangan ekonomi yang harus dicarikan solusinya,” tegasnya.
Melalui RUU Daerah Kepulauan, Hendry munief dari partai PKS berharap lahir kebijakan strategis yang tidak hanya memperkuat aspek pertahanan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan begitu fenomena pekerja ilegal dapat ditekan dan potensi daerah dapat dimaksimalkan. “Tutup nya”
Tim Redaksi
