JAKARTA.redaqsi.com—Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terhadap praktik pertambangan ilegal yang masih berlangsung di Indonesia. Ia secara khusus meminta Kapolri dan Panglima TNI mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas tambang ilegal.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menyoroti temuan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung yang telah ditutup pemerintah. Menurutnya, aktivitas ilegal dalam jumlah besar tersebut sulit berlangsung tanpa diketahui aparat yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
Presiden pun mempertanyakan bagaimana ribuan aktivitas pertambangan ilegal dapat berjalan selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi.
“Saya minta Panglima TNI dan Kapolri usut. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan Polri nggak tahu?” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Tak berhenti pada pengusutan, Prabowo menegaskan bahwa aparat yang terbukti terlibat atau melindungi aktivitas ilegal harus ditindak tegas.
Ia juga mempertanyakan fungsi pangkat dan jabatan yang diberikan negara apabila tidak digunakan untuk menertibkan pelanggaran hukum.
“Untuk apa negara kasih pangkat dan jabatan kalau enggak bisa tertibkan ini,” tegasnya.
Menurut Prabowo, seorang pemimpin harus berani menertibkan bawahannya sendiri apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karena itu, pimpinan TNI dan Polri diminta tidak ragu mengambil tindakan terhadap personel yang terbukti membekingi aktivitas tambang ilegal.
Bukan Sekadar Tambang, Ini Soal Wibawa Negara
Sorotan Presiden tersebut menunjukkan bahwa persoalan tambang ilegal bukan semata-mata masalah aktivitas pertambangan tanpa izin. Lebih jauh, praktik tersebut menyangkut wibawa negara, penegakan hukum, kerugian negara, serta kerusakan lingkungan.
Prabowo menilai tidak masuk akal apabila aktivitas tambang ilegal dalam skala besar dapat berlangsung tanpa diketahui aparat di wilayah tersebut.
Karena itu, pengusutan tidak hanya diarahkan kepada pelaku di lapangan, tetapi juga harus mampu mengungkap kemungkinan adanya pihak yang memberikan perlindungan atau membiarkan aktivitas ilegal tersebut berlangsung.
Pemerintah sebelumnya telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Presiden kemudian meminta aparat penegak hukum memastikan persoalan tersebut tidak berhenti pada penutupan lokasi tambang, tetapi dilanjutkan dengan pengusutan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Pesan Prabowo pun jelas: pangkat dan jabatan merupakan amanah negara dan rakyat. Karena itu, tidak boleh digunakan untuk melindungi kepentingan ilegal.
Kini publik menunggu sejauh mana instruksi tersebut ditindaklanjuti Kapolri dan Panglima TNI, termasuk apakah pengusutan mampu membuka jaringan di balik maraknya tambang ilegal dan menyeret oknum aparat yang terbukti terlibat.
Tim Redaksi (Sandra)
